Sumbar Bentuk Tim Terpadu Awasi Tambang Ilegal

2017-03-17 19:41:59     -     Afnilmahfuzi   |     View : 35
  No Image

Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk tim terpadu yang bertugas menindak pelaku penambangan yang menyalahi izin dan tambang ilegal karena berpotensi merugikan daerah dan membahayakan keselamatan masyarakat.
 
"Tim terpadu ini sudah terbentuk, terdiri dari unsur TNI, Polri, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Kejaksaan, Satpol PP, dan instansi terkait lain," kata Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kabakaran Sumbar Zul Aliman di Padang, Jumat.
 
Menurutnya terbentuknya tim tersebut bertepatan dengan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Limapuluh Kota yang salah satunya diduga terjadi akibat tambang galian C ilegal.
 
"Kami akan bekerja sama untuk mengantisipasi penambangan tanpa izin di Sumbar, salah satunya di Limapuluh Kota," katanya.
 
Ia mengatakan tim tersebut penting dibentuk karena saat ini pertambangan merupakan kewenangan Pemprov Sumbar sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 
"Tim juga akan melakukan inspeksi mendadak di seluruh lokasi pertambangan di Sumbar. Ini untuk memastikan aktivitas tambang sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar dia.
 
Daerah yang menjadi fokus perhatian saat ini menurut dia enam kabupaten yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Sijunjung.
 
Menurut Zul Aliman, ada indikasi aktivitas tambang pada enam daerah itu banyak yang tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan. Misalnya izin lahan yang diberikan seluas satu hektare, tetapi setelah sekian lama, penambangan meluas melebihi satu haktare.
 
"Hal semacam itu yang perlu kami awasi. Nanti tim akan mengkaji jenis pelanggaran yang terjadi. Tidak tertutup kemungkinan akan berakhir di jalur hukum," katanya.
 
Sebelumnya Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menegaskan aktivitas tambang di Sumbar harus sesuai dengan izin yang diberikan. Tindakan tegas akan dilakukan jika melanggar aturan, apalagi jika melakukan aktivitas tambang tanpa izin atau ilegal.
 
"Segera setelah tim terpadu terbentuk, kami akan melakukan pengawasan intensif pada aktivitas tambang yang diduga melanggar aturan," katanya. (*)




© 2016 Website JDIH
Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Konsultan IT - Team eGovernment Provinsi Sumatera Barat