TNI/Poliri/BIN diingatkan pantau manuver politik

2018-09-04 08:58:29     -     Afnilmahfuzi   |     View : 35
  No Image

Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) terus memantau manuver politik yang berpotensi menciptakan adu domba dan mengorbankan masyarakat.

"TNI, Polri, dan BIN agar selalu memonitor dan mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk akibat manuver para politikus," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, mengemukakan hal itu ketika menanggapi ramainya deklarasi #2019GantiPresiden dan penolakannya yang berpotensi ricuh. Gesekan antara massa pendukung #2019GantiPresiden dan masa yang menolak terjadi di Pekanbaru Riau serta Surabaya Jawa Timur.

Kinerja TNI, Polri, dan BIN selama ini, kata Bamsoet, patut diapresiasi karena berhasil menetralkan kondisi pertentangan masyarakat di tengah maraknya manuver para politikus.

"Tindakan antisipatif patut diteruskan. Pimpinan DPR RI berharap apa yang terjadi di Surabaya dan Pekanbaru, belum lama ini, tidak berulang di kota-kota lainnya," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan bahwa pada tahun politik saat ini dan menuju Pemilu 2019 sepatutnya di tengah masyarakat dibangun suasana menyenangkan.

"Elite sepatutnya menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat meskipun ada perbedaan pilihan politik," katanya.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan bahwa deklarasi #2019GantiPresiden tidak salah. Bahkan, atas nama demokrasi atau kebebasan berpendapat, menurut Bamsoet, gerakan #2019GantiPresiden tidak bisa disalahkan.

"Ketika para pegiat deklarasi itu punya massa pendukung di beberapa tempat, juga tidak boleh dikecam. Semua pihak hendaknya dapat menerimanya sebagai fakta apa adanya," katanya.

Namun, ketika pergerakan massa pendukung deklarasi dan penolaknya berpotensi menimbulkkan bentrok hingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menurut dia, negara punya kewenangan untuk bertindak melalui aparat.

"Aparat keamanan di setiap daerah wajib hadir untuk menengahi sekaligus mencegah gesekan," kata Bamsoet.

Bamsoet juga meminta masing-masing kelompok bisa menahan diri dan menghormati aparat keamanan di setiap daerah ketika mereka harus membuat keputusan terbaik untuk meminimalisasi risiko sekecil apa pun.




© 2016 Website JDIH
Provinsi Sumatera Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Konsultan IT - Team eGovernment Provinsi Sumatera Barat